BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, NO 53 TAHUN 2000, TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK). MAKA, DISUSUNLAH PEDOMAN UMUM GERAKAN PKK, SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN PKK, SAMPAI SAAT INI.
PKK ADALAH, SALAH SATU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN, YANG MEWADAHI PARTISIPASI MASYARAKAT, DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, YANG BERADA DI TINGKAT RUKUN WARGA, DAN RUKUN TETANGGA, ATAU SEBUTAN LAIN, YANG MENGKOORDINASIKAN KELOMPOK DASAWISMA.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEHATAN KELUARGA, ADALAH :
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 36 TAHUN 2020, TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 99 TAHUN 2017, TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TP PKK KABUPATEN ROKAN HULU TERBENTUK SEJAK TAHUN 2001. SEJAK TERBENTUKNYA KABUPATEN ROKAN HULU SAMPAI DENGAN SAAT INI, SUDAH 5 (LIMA) PERIODE KEPENGURUSAN TP PKK KABUPATEN ROKAN HULU.
PADA TAHUN 2021, KETUA TP PKK KABUPATEN ROKAN HULU, IBU Hj. PENI HERAWATI SUKIMAN, DILANTIK OLEH TP PKK PROVINSI RIAU. LALU PADA TANGGAL 21 JUNI TAHUN 2021 DIBENTUKLAH KEPENGURUSAN TP PKK KABUPATEN ROKAN HULU.
